Saturday, May 8Lembata News and Views

Law Justice

Klaster Covid di Lapas Lembata, Kalapas Minta Maaf Kepada Keluarga
Law Justice, Social

Klaster Covid di Lapas Lembata, Kalapas Minta Maaf Kepada Keluarga

Penerapan protokol kesehatan di Lapas Lembata (Foto: Ist) LEWOLEBA - Memasuki hari kelima masa Isolasi mandiri, petugas kesehatan internal Lapas Lembata tetap melakukan monitoring dan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan kesehatan Warga Binaan maupun petugas Lapas Lembata yang terkonfirmasi terpapar Covid-19. Demikian rilis yang disampaikan Kalapas Kelas 2 Lembata yang diterima Fajarpedia.com hari ini, 5/5/2021. Upaya penanganan, pencegahan dan pemantauan kesehatan Warga Binaan ini dilakukan setiap hari. Upaya penanganan dan pencegahan ini dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan , Vitamin, Pemberian Susu, Penyemprotan cairan Disinfektan ke seluruh ruangan baik di areal blok hunian maupun sarana prasarana lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan pada hari kelima ini...
Keluarga Desak Kemenkumham Evaluasi Kepala dan Staf Lapas Lembata
Law Justice, News Update

Keluarga Desak Kemenkumham Evaluasi Kepala dan Staf Lapas Lembata

Kegiatan warga binaan Lapas Kelas 2 Lembata (Dok. Pos Kupang) LEWOLEBA - Hasil pemeriksaan rapid antigen virus covid 19 yang menyatakan 46 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lembata dan 4 orang pegawai Lapas dinyatakan positif covid 19 membuat keluarga warga binaan (napi) menjadi kesal. Mereka memertanyakan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan bagi sanak keluarga mereka di dalam lapas dan meminta pertanggungjawaban pihak lapas atas kondisi yang menimpa kerabat mereka. Fakta terbentuknya klaster Covid 19 di Lapas itu menjadi sebuah informasi yang mencengangkan karena dari sisi jumlah, klaster baru ini populasinya sangat tinggi jika dibandingkan dengan klaster-klaster sebelumnya di Lembata sejak awal tahun lalu. Kondisi ini pula membuat salah satu keluarga ...
KBRF Desak Polisi dan Jaksa Periksa Sejumlah Pejabat Flotim
Law Justice, News Update

KBRF Desak Polisi dan Jaksa Periksa Sejumlah Pejabat Flotim

Konferensi Pers KRBF (Foto: Ist) LARANTUKA, FLOTIM - Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) menilai penyataan Bupati Flotim, Anton Gege Hadjon di media belum lama ini bahwa anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) telah digunakan untuk beberapa item pekerjaan akibat bencana adalah pernyataan yang jujur. Walau demikian, pernyataan ini menurut KBRF juga sekaligus nyanyian latah Bupati sebagai kepala daerah. Hal tersebut disampaikan aktivis KRBF, Bachtiar Lamawuran dalam konferensi Pers yang digelar, Kamis (29/04/2021). Menurut Lamawuran, penggunaan dana BTT tersebut mestinya didahului dengan penetapan status darurat bencana oleh Bupati. Dikatakannya, termuat dalam Perbup 17 tahun 2002 pasal 10 ayat 1 dan 2, yakni pengajuan belanja tak terduga yang berkenaan dengan penanganan bencana alam ...