Monday, June 21Lembata News and Views

Relokasi Jangan Basa Basi

Bupati Lembata saat meninjau bakal lokasi permukiman (Foto: Asten Kares)

Salah satu agenda yang tak kalah strategis pasca bencana adalah relokasi warga, jika langkah itu memang harus dilakukan. Pada bagian ini, ada kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, bukan warga. Karena tugas pemerintah harus mengatur warganya, sementara pada sisi yang realitas pada sejumlah relokasi belakangan ini selalu berhadapan dengan berbagai persoalan.

Persis seperti yang terjadi di Lembata hari ini. Hingga lebih dari satu bulan bencana berlalu, baru 1 lokasi bakal relokasi yang memiliki kepastian setelah pemilik lahan menyerahkan sebidang tanahnya sebagai lokasi permukiman korban bencana. Selebihnya, tidak jelas. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selalu mentah lagi lantaran berbagai macam intervensi pendapat, pandangan dan pengaruh dari dalam maupun dari luar yang mengakibatkan tidak adanya kejelasan ini.

Berangkat dari fakta yang terjadi, kepada warga kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur sebagai lokasi terdampak paling parah dari bencana baru lalu, perlu dipahami bahwa tanggungjawab menyiapkan lahan untuk permukiman relokasi ada di pemerintahan kabupaten. Namun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan realitas kultural masyarakat, pemerintah mencoba untuk menjajaki kemungkinan relokasi masih di dalam wilayah Ile Ape.

Goodwill pemerintah ini sudah semestinya didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik yang menjadi korban maupun yang tidak. Baik yang berasal dari kalangan akar rumput, masyarakat biasa dan tokoh masyarakat di desa, maupun anak-anak tanah Ile Ape yang duduk di jajaran pemerintahan. Masyarakat di akar rumput mestinya diberikan pemahaman yang baik, bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki alokasi anggaran untuk pembebasan lahan relokasi. Sehingga kerelaan untuk memberikan lahannya bagi kepentingan suku dan lewo adalah sebuah pengorbanan mulia untuk lewotana, suku ekan dan kayak ribu ratu.

Ironis sungguh, ditengah perhatian seluruh manusia di berbagai belahan dunia yang penuh ketulusan membantu apa saja yang dibutuhkan oleh korban bencana, bagaimana keseriusan pemerintah menjalankan tugas penananganan korban bencana, tetapi kerelaan untuk memberi bagi kepentingan umum pun terasa sangat sulit. Berpikir tentang bagaimana dapat memanfaatkan momentum untuk mendapatkan keuntungan dari pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah disaat-saat seperti ini adalah sebuah kedurhakaan kemanusiaan.

Kembali ke konsep awal

Fajarpedia.com memandang, kesimpang siuran persoalan lahan relokasi ini perlu diakhiri segera. Pemerintah harus tegas memutuskan lokasi mana yang akan digunakan untuk merelokasi warga pegungsi. Dimana ada landbank atau ketersediaan lahan milik pemerintah yang cukup untuk menampung seluruh desa yang direlokasi, baiknya disitulah dilakukan pembanguanan permukiman baru.

Bagi pemerintah, ini bukan pilihan yang sulit dan tidak ada satu pun pihak yang pantas memersalahkan keputusan ini, jika akhirnya pemerintah melakukannya. Karena dua minggu lebih ini adalah waktu yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi semua stakeholder Ile Ape untuk memikirkan bersama, tetapi ujung-ujungnya pun penuh ketidakjelasan.

Bupati dalam peninjuan lahan di Waesesa beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa Pemkab Lembata memiliki 50 hektar lahan di Waijarang yang dapat dipergunakan sebagai lahan permukiman relokasi, jika tidak ada kejelasan tentang ketersediaan lahan di wilayah Ile Ape. Nah, hari ini kita sudah sampai pada fakta bahwa hanya satu orang saja yang menyerahkan lahannya, selebihnya tidak jelas.

Beberapa pertimbangan untuk pemerintah agar tidak melakukan relokasi basa-basi, antara lain:

  1. Fakta hari ini bahwa kawasan di seputaran Ile Lewotolok adalah zona merah atau rawan bencana banjir dan tanah longsor.
  2. Kawasan dalam radius tertentu dari kawah Ile Lewotolok juga merupakan kawasan yang tidak aman, kapanpun dapat terdampak muntahan abu vulkanik bahkan lahar dari erupsi Ile Lewotolok.
  3. Bencana banjir dan tanah longsor dapat diantisipasi dengan mengungsi lebih awal, tetapi siapa yang dapat menduga kapan terjadinya erupsi dan seberapa jauh lontaran kandungan vulkaniknya?
  4. Jangan menciptakan solusi dengan menghadirkan potensi persoalan baru yang hanya menunggu waktu saja. Merelokasi untuk menghindari banjir dan tanah longsor tetapi tetap terancam oleh potensi bencana erupsi yang setiap saat mengancam.
  5. Kabupaten ini sudah cukup tersita konsentrasinya untuk mengurusi wilayah bencana yang bertubi-tubi ini, maka satu solusi untuk beberapa persoalan perlu diambil secara cepat. Jangan terlalu lama larut dalam satu soal ini, karena masyarakat Lembata di wilayah lain pun membutuhkan perhatian dari pemerintah kabupaten.

Dari 5 point diatas maka tanpa ragu, kami menyarankan kepada Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan segenap jajaran yang berhak memutuskan agar segera mengakhiri ketidakpastian ini dengan menetapkan lahan milik Pemkab Lembata seluas 50 hektar di Waijarang itu sebagai lahan relokasi bagi warga korban bencana banjir dan longsor Ile Ape dan Ile Ape Timur.

Dengan begitu, konsentrasi pemerintahan dapat maju selangkah untuk memulai proses rekonstruksi dan tidak kalah penting adalah adanya kepastian bagi para korban, kemana selanjutnya mereka akan berdiam. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *