Saturday, May 8Lembata News and Views

KBRF Desak Polisi dan Jaksa Periksa Sejumlah Pejabat Flotim

Konferensi Pers KRBF (Foto: Ist)

LARANTUKA, FLOTIM – Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) menilai penyataan Bupati Flotim, Anton Gege Hadjon di media belum lama ini bahwa anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) telah digunakan untuk beberapa item pekerjaan akibat bencana adalah pernyataan yang jujur. Walau demikian, pernyataan ini menurut KBRF juga sekaligus nyanyian latah Bupati sebagai kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan aktivis KRBF, Bachtiar Lamawuran dalam konferensi Pers yang digelar, Kamis (29/04/2021).

Menurut Lamawuran, penggunaan dana BTT tersebut mestinya didahului dengan penetapan status darurat bencana oleh Bupati.

Dikatakannya, termuat dalam Perbup 17 tahun 2002 pasal 10 ayat 1 dan 2, yakni pengajuan belanja tak terduga yang berkenaan dengan penanganan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat darurat maka mesti dilakukan, karena Perbup tersebut masuk dalam lex spesialis.

“Pada ayat 10 tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan status keadaan darurat bencana daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. berdasarkan rekomendasi atau laporan kejadian bencana alam dan bencana sosial oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jadi ada mekanisme dan keadaban birokrasi” ujar Lamawuran.

Sementara penyataan Bupati terkait pencairan anggaran berdasarkan RKB dari OPD terkait, menurut KRBF baru ditemukan pada 4 April setelah kejadian bencana yang disebutkan Bupati di beberapa kecamatan yang ada di Adonara.

Sedangkan informasi yang diperoleh pihaknya dari pimpinan DPRD, anggaran sebesar 6,5 miliyar sudah habis digunakan.

“Mungkin beliau tidak punya sebuah makna referensial karena dia tidak diinput datanya yang benar oleh kepala pelaksana bencana alam, kepala keuangan dan lain-lainnya”, ucap Bachtiar

Ditegaskannya kembali, dasar hukum pengeluaran BTT oleh bupati harus melalui penetapan status darurat dengan keputusan bupati, bukan sewenang-wenang. Karena itu, pihaknya mengharapkan agar APH bisa menentukan apestrius dan menstreanya.

“Penegak hukum segara tangkap BUD, kenapa dikeluarkan SP2D, tangkap itu BUD dan Kepala Dinas Keuangan, karena tidak ada dasar hukum”, desak Bachtiar. (AUDI/AK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *